Yuk Daftar NPWP Secara Online Di Pajak.go.id – Sepulsa

Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Tentunya kalian masih ingat bukan, bahwa pemerintah adalah salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi akan melakukan kegiatan ekonomi salah satunya kegiatan konsumsi . Kegiatan konsumsi pemerintah dibiayai dari keuangan negara. Darimanakah sumber keuangan negara? Salah satu sumber keuangan negara berasal dari pajak. Pajak inilah yang menjadi sumber dana terpenting untuk menjalankan roda pembangunan. Pada pokok bahasan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai pajak, beserta jenis dan fungsinya dalam perekonomian. Oleh karena itu, agar kalian lebih memahaminya perhatikan penjelasan berikut ini. Tentunya kalian pernah mendengar istilah pajak. Apakah tanah dan rumah yang kalian tempati akan dikenai pajak? Apakah penghasilan yang diperoleh orangtua kalian atau saudara-saudara kalian juga akan dikenai pajak? Kemudian jika kalian membeli barang-barang keperluan sekolah seperti buku, tas, dan bolpoin di toko, apakah barangbarang itu tidak dikenai pajak? Ya, semua barang-barang yang tersebut di atas akan dikenai pajak. Lalu, apakah yang dimaksud pajak? Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Setelah kalian memahami tentang pengertian pajak. Kalian mungkin bertanya-tanya“Apa perbedaan pajak dengan retribusi? Apa retribusi itu?” Di antara kalian mungkin sudah mengenal retribusi dan melakukan aktivitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Pajak berbeda dengan retribusi. Meskipun pajak dan retribusi berbeda namun keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber pendapatan. Contoh retribusi antara lain karcis parkir kendaraan, karcis pasar, karcis masuk terminal, dan lain-lain.

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB merupakan pungutan yang diberikan atas kepemilikan tanah dan bangunan baik untuk perorangan maupun instansi/badan. Subjek PBB adalah mereka yang secara nyata memiliki hak, memperoleh manfaat, menguasai, dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. Kriteria objek PBB telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Karena telah tercantum dalam Undang-Undang, maka membayar pajak PBB bersifat wajib dan apabila diabaikan akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran PBB sendiri harus dilunasi selambat-lambatnya 30 hari setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB diterbitkan. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Saat tidak ada transaksi jual beli, maka NJOP ditetapkan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lainnya yang sudah diketahui nilai jualnya, sejenis, di lokasi berdekatan, serta memiliki fungsi yang sama. Perlu diketahui, besaran NJOP ditetapkan sesuai dengan harga pasar per wilayah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya. Untuk itu, setiap wajib pajak harus memperhatikan jumlah pajak PBB yang terutang dalam satu tahun pajak. Nominal tagihan pajak PBB yang harus dibayarkan akan tertulis dalam SPPT PBB yang diterbitkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak yang tidak membayar tagihan pajak PBB akan diwajibkan membayar denda sebesar 2% dari total pajak PBB yang tidak atau terlambat dibayarkan. Tagihan pajak PBB yang tidak dibayar tepat waktu oleh wajib pajak, maka akan ditagihkan kembali menggunakan Surat Paksa. Apabila tidak segera dibayarkan juga, maka wajib pajak yang bersangkutan harus membayar pajak lengkap dengan tambahan denda administrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk menghindari denda tambahan tersebut, kini tersedia pembayaran tagihan PBB secara online melalui ATM Danamon. Dan saat ini, area yang ter-cover untuk pembayaran PBB hanya wilayah DKI Jakarta dan akan segera ditambahkan kota-kota lainnya di Indonesia.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak di peroleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri, dan setinggi tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan Kena Pajak dalam hal penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Bandingkan antara “Maksimum Kredit Pajak dan Pajak Yang Terutang/Dibayar di luar negeri” (pilih yang terkecil). Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.

Jasa Konsultan Pajak – Setiap warga negara yang baik harus taat pajak khususnya bagi para wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pajak memiliki peran penting bagi kemajuan suatu Negara. Fungsi utama dari pajak yaitu sebagai anggaran yang mana menjadi sumber pembiayaan negara yang yang paling besar. Hasil pungutan pajak digunakan sebagai masukan dana ke dalam kas negara sesuai dengan UU yang berlaku. Tidak hanya itu, pajak juga berperan sebagai alat pengatur dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur Negara. Setiap wajib pajak memegang tanggungjawab baik dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk itu, taat pajak menjadi satu keharusan yang harus dilaksanakan dengan baik. Pajak sendiri dapat dikenakan pada wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Umumnya, pajak yang dikenakan disebut dengan istilah Pajak Penghasilan (PPh). Yang akan kita bahas sekarang ini adalah PPh bagi wajib pajak badan. PPh atau Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan terdiri dari beberapa kategori dan jenis yang berbeda. Biasanya PPh wajib pajak badan akan meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 25, dan lain sebagainya.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Berbeda dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak, pemeriksaan untuk tujuan lain tidak menerbitkan surat ketetapan pajak. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan . Ruang lingkup pemeriksaan pajak bisa diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan. Dapat juga Wajib Pajak melihat ruang lingkup pemeriksaan dari SP2 yang diperlihatkan atau disampaikan oleh pemeriksa. Kode pemeriksaan yang tercantum di SP2 juga memperlihatkan ruang lingkup atau batasan “perintah” diberikan kepada pemeriksa pajak. Seluruh jenis pajak artinya semua kewajiban perpajakan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak harus diperiksa oleh pemeriksa. Atas pemeriksaan ini, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali jika penyelesaian pemeriksaan melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) Sumir.

Tags: