Status Tanah Pajakan 99 Tahun, Tak Rugi Ke Beli?

Boleh jual dan sewakan nya kepada orang lain..boleh dapat wang daripadanya..dan lain-lain lagi..tiada sebarang halangan pun untuk mengurus niagakan tanah pajakan ini. Satu lagi perkara yang orang silap faham. Mereka kata tanah pajakan ni kalau kerajaan nak ambik tak perlu bayar apa-apa pampasan atau gantirugi. Sebenarnya persepsi itu silap. Dalam tempoh pajakan, kalau kerajaan mahu ambil tanah tersebut, kerajaan TETAP KENA BAYAR PAMPASAN KEPADA PEMILIK mengikut nilaian semasa. Berdasarkan maklumat yang saya perolehi, kebanyakan daripada tanah-tanah pajakan yang ada dinegara kita memang belum sampai tempoh pajakan 99 tahun itu lagi. Dan jika ada tanah pajakan yang telah tamat tempoh pajakan sekalipun, kebanyakannya tempoh pajakan tersebut akan disambung lagi untuk tempoh yang sama. Justeru itu, nasihat saya tak perlulah anda terlalu risau dan bimbang untuk membeli atau memiliki tanah status pajakan. Dsebabkan takut nak beli hartanah status pajakan, sampai ke tua lah jawabnya tak de rumah / tanah sendiri. Kalau nak cari hartanah status pegangan bebas sahaja berapa banyak sangat tanah pegangan bebas yang ada di negara kita ini.

Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Wajib Pajak atas PPh Pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris dan Wajib Pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Jika proses login berhasil maka berarti proses pendaftaran online telah berhasil. Jika serangkaian kegiatan di atas telah dilakukan maka kini tiba saatnya bagi wajib pajak untuk melakukan proses aktivasi akun. Melalui proses aktivasi akun ini maka selanjutnya akun di DJP online milik Anda bisa mulai aktif untuk digunakan. Caranya sangatlah mudah karena hal ini bisa dilakukan melalui email. Jadi setelah melakukan registrasi jangan lupa untuk melihat atau mengecek kembali alamat email yang didaftarkan pada DJP online. Nantinya akan ditemukan pemberitahuan dari pihak kantor pajak yang memang ditujukan ke alamat email pendaftar. Maka bukalah email tersebut dan tekan atau klik tombol Aktivasi Akun. Setelah melakukan aktivasi akun maka selesailah proses pendaftaran pajak online yang harus dilakukan. Selanjutnya setiap wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran ke DJP online bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pajak. Tentunya penggunaan layanan pajak online ini akan sangat membantu dan memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Tags: