Perpanjang STNK – SAMSAT ONLINE

Namun demikian, untuk menjamin dipatuhinya ketentuan ini, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri secara sukarela. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya. NPWP Pribadi yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki secara perorangan oleh setiap individu yang telah bekerja atau berpenghasilan di Indonesia.

Mulai dari membuat dan mengelola faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, hingga faktur pajak retur . “Berbagai riwayat pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak akan tersimpan rapi dan aman karena menggunakan teknologi cloud. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi. Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin gampang dan tepat. Wajib pajak badan juga dapat menelusuri file perpajakan sebelumnya dengan mudah dan cepat. Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity di Klikpajak. Sehingga semakin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar. Di Klikpajak, arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing akan tersimpan aman sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Bersiaplah karena layanan bank atau kantor pos yang selama ini masih bisa menerima pembayaran pajak dengan formulir Surat Setoran Pajak(SSP) akan segera berakhir per tanggal 30 juni 2016. Selanjutnya mulai 1 juli 2016, wajib pajak hanya dapat menggunakan mekanisme e-billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pembayaran pajak. Pada dasarnya, layanan pembayaran pajak melalui e-billing di makasudkan untuk memberikan kemudahan, Kecepatan, dan keakuratan pembayaran pajak kian dipermudah, Karena wajib pajak tidak harus membayar pajak melalui teller di loket pembayaran. Kanal pembayaran telah diperluas hingga wajib pajak dapat membayar pajaknya melalui ATM, mesin EDC, internet banking, SMS Banking, atau mobile banking, berbagai kanal pembayaran tersebut terselenggara dengan didukung oleh layanan jaringan 66 bank dan kantor pos di seluruh Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan e-billing ini, wajib pajak terlebih dulu harus membuat kode billing. Kode Billing berupa (15 digit kode angka) merupakan kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing DJP atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak yang belum memanfaatkan layanan ini disarankan untuk segera beralih menggunakan e-billing agar per 1 juli 2016 sudah terbiasa dengan layanan e-billing dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala yang berarti tunggu apalagi, segera hubungi bank atau kantor pos kepercyaan Anda dan dapatkan informasi tentang kanal-kanal pembayaran pajak.

Menyederhanakan sistem pajak pertambahan nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam undang-undang pajak pertambahan nilai yang menyulitkan wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Penyederhanaan sistem pajak pertambahan nilai diharapkan pula dapat mengurangi beban/biaya, baik biaya administrasi bagi wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak. Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuan sukarela wajib pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naik rasio pajak. Disamping tujuan seperti telah disebutkan, fungsi sebagai pajak sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi didalam daerah pabean dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sebaliknya, atas impor barang dikenakan yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimabangan keadaan ekonomi, sosial, budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak.

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. 5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Tags: