Pemungutan PPh Pasal 22 Bagi Bendaharawan – Bagian 3

· Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP. · Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan . Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Penjelasan untuk masing-masing surat ketetapan pajak hanya menjelaskan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Bayar Tambahan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan didalam surat teguran. SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Catatan: SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan. 1) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. 2) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang diterbitkan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak tertentu. 3) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. 4) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. 5) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak. Kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-cabangnya.

100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Setelah lewat jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pokok pajak yang kurang atau tidak dibayar di dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. 1. Seorang wajib pajak penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwim memasukkan SPT Tahunan PPh untuk tahun 1995 tepat pada waktunya yang disertai setoran akhir. Pada bulan April 1998 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak terutang sebesar Rp.

” Bayar Pajak lagi Pajak lagi … Begitulah yang kadang tedengar ketika pengusaha diharuskan membayar kewajiban pajak, mereka rata rata masih bingung kenapa harus ada 2 obyek pajak selain ada PPH ada juga PPN. Mohon dimaklumi rata – rata pengusaha tidak terlalu paham dengan istilah Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai. Mereka hanya tahu istilah “Pajak” saja. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada penjualan pajak atas barang mewah. Tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean dikenakan pajak PPN denga tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan tarif PPN 10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ada;ah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor dan ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak PPN yang terutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak bagi pengusaha kena pajak pembeli merupakan pajak masukan. Penerimaan pajak merupakan perolehan dari iuran atau pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjukan berdasarkan undang-undang ke kas negara.

Tags: