Pemerintah Segera Tarik Pajak Fintech Di Indonesia – Info Komputer

Namun berbeda jika kamu sudah telat bayar pajak motor lebih dari 1 tahun. Ketika kamu membayar pajak motor, ada satu tambahan yang harus kamu bayarkan yaitu SWDKLLJ. Besaran biaya denda SWDKLLJ untuk motor adalah Rp35.000. Kemudian, motor di atas 250 CC dikenakan biaya sebesar Rp83.000. Tergantung jenis kendaraan bermotor yang kamu miliki. Lalu berapa biaya denda telat bayar pajak motor? Ajaib telah merangkumkan rumus yang bisa kamu gunakan jika telat bayar pajak motor bahkan hingga 3 tahun. Rumus sudah diberikan namun kamu masih bingung cara menghitungnya? Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang kerap bingung cara menghitung pajak dan denda yang harus dibayarnya. Agar lebih mudah memahaminya, yuk simak contoh kasus di bawah ini. Misalnya, kamu memiliki motor dengan kapasitas mesin 150 CC, dan besaran PKB nya adalah Rp144.000. Kemudian, kamu telat membayar denda pajak motor telat 3 tahun. Denda pajak motor telat 3 tahun yang harus kamu bayarkan adalah Rp143.000. Karena besaran denda yang cukup lumayan, ada baiknya kamu tidak memelihara kebiasaan telat bayar pajak.

Sertifikat elektronik merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP). Secara sederhana, sertifikat tersebut adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara. Pengertian ini dapat Anda temukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam dunia perpajakan, sertifikat ini merupakan identitas wajib pajak yang dikeluarkan DJP. Sertifikat digital/elektronik hanya diberikan kepada PKP sebagai bukti dari otentifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik. Mampu menjamin keutuhan data dengan melihat ada dan tidaknya perubahan dalam dokumen yang telah ditandatangani. Bersifat anti penyangkalan, dalam arti dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganannya dan dapat menyangkal pemalsuan suatu keutuhan data. Dalam dunia perpajakan, sertifikat ini berfungsi sebagai sarana membuat dan/atau meminta e-Faktur dan e-Nofa .

DJP online merupakan fitur pelayanan pajak online kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila Kamu belum terdaftar ke dalam layanan DJP online, maka Kamu harus melakukan registrasi dan membuat akun DJP online terlebih dahulu. Untuk memulai pendaftaran ke DJP online, pertama-tama Kamu harus meminta nomor kode EFIN yang bisa didapatkan melalui kantor pajak di daerahmu. Untuk mendapatkan kodenya cukup membawa berkas berupa salinan NPWP dan KTP. Keunggulan utama SSE 2 yaitu keefektifannya yang memungkinkan wajib pajak membuat lebih dari satu kode ID Billing pajak untuk NPWP selain milik sendiri. Kamu dapat langsung memproses kode ID Billing pajak melalui akun SSE 2 tanpa perlu membuat yang baru. Berikut adalah langkah cara membuat akun DJP online. Pada halaman pertama Kamu harus menginputkan nomor NPWP dan juga kode EFIN yang diperoleh dari kantor pajak. Terakhir masukkan kode keamanan yang kodenya telah ada di layar. Sebuah email akan masuk ke dalam kotak masuk email Kamu. NPWP dan juga passwordmu.

Caranya cukup mudah. Kamu hanya perlu mengakses situs web yang disediakan oleh pemerintah provinsi dan memasukkan nomor kendaraan dan nomor ID ( Nomor Induk Kependudukan atau “NIK”) Kamu. Setelah itu, Kamu akan menerima informasi tentang berapa biaya pajak kendaraan Kamu. Namun, jika provinsi Kamu tidak menyediakan situs pengecekan pajak kendaraan, Kamu tidak punya pilihan lain selain mengunjungi kantor Samsat terdekat. Kamu juga dapat menggunakan pesan singkat atau SMS untuk memeriksa pajak kendaraan. Namun, untuk saat ini layanan SMS ini hanya tersedia untuk cek pajak lima tahun. Pemeriksaan pajak tahunan melalui SMS tidak mungkin dilakukan. Ini masih bisa menjadi alternatif bagi daerah yang belum menawarkan website untuk mengecek pajak kendaraan. Beberapa contoh cara melakukan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut. Ini adalah layanan Data Layanan Tambahan Tidak Terstruktur (USSD) yang dapat Kamu gunakan langsung dari ponsel cerdas Kamu. Sama seperti SMS, cara ini bisa Kamu gunakan jika wilayah Kamu belum menyediakan website untuk pengecekan pajak kendaraan secara online. Kamu hanya perlu mengikuti petunjuknya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Tags: