Pajak – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Sejak berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB hanya pada sektor Perhutanan, Perkebunan dan sektor Pertambangan sedangkan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Bea meterai menurut UU Nomor 13 Tahun 1985 merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 menjelaskan tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 11 Tahun 1995 jo.

Kalian bisa mewakilkan pembayaran pajak tersebut kepada orang lain. Namun untuk menguatkan data-datanya, kalian diharuskan untuk membuat surat kuasa bayar pajak motor untuk diberikan kepada orang tersebut. Meski bisa diwakilkan, akan tetapi pembuatan surat kuasa bayar pajak motor benar-benar harus diberikan kepada orang yang kalian percaya seperti adik, kakak, paman, orang tua atau bahkan keponakan kalian. Hal tersebut tentu saja diperlukan agar bisa meminimalisir terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Apa itu Surat Kuasa Bayar Pajak Motor? Sesuai dengan namanya, surat kuasa pembayaran pajak motor merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh pihak pemilik motor (pihak pertama) untuk diberikan atas dasar kepercayaan kepada pihak pelaksana (pihak kedua) untuk membantu pembayaran pajak motor kalian. Hampir sama seperti surat kuasa balik nama motor, fungsi utama surat kuasa pembayaran pajak motor yaitu sebagai bukti pernyataan kepada petugas pengurusan pajak kendaraan yang ada di daerah kalian. Bahwa pihak pemilik kendaraan memberikan kekuasaan hak dan kewajibannya kepada pihak penerima untuk melakukan pembayaran pajak tersebut.

Pajak Mobil Kia Sorento – Pajak mobil adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh setiap pemilik mobil yang menggunakan mobil tersebut dijalan. Membayar pajak mobil juga menjadi salah satu syarat agar dokumen atau surat kendaraan tetap aktif atau masih sah digunakan sehingga kendaraan tetap dapat digunakan dijalan. Apabila anda tidak membayar pajak mobil tersebut, maka secara otomatis surat-surat kendaraan tersebut menjadi tidak sah dan secara hukum mobil tersebut tidak dapat dikendarai atau digunakan dijalan. Karena kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah secara peraturan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat terhadap hukum, maka wajib membayar pajak kendaraan setiap tahunnya. Karena memang hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Meskipun tidak ada sanksi pindana apabila tidak membayar pajak, akan tetapi terdapat sanksi administratif. Sehingga untuk anda yang tidak ingin mendapatkan sanksi administratif karena tidak membayar pajak mobil, maka anda harus membayar pajak secara rutin setiap tahunnya. Dan perlu di ingat juga, bahwa nominal denda yang dikenakan akan semakin tertambah sesuai dengan jangka waktu pajak yang tidak dibayarkan.

Bila induk perusahaan atau badan lain di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa, melakukan kegiatan yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetapnya di Indonesia, maka penghasilan dari kegiatan tersebut harus dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan, agar supaya penghasilan kegiatan-kegiatan tertentu yang pada hakekatnya termasuk kegiatan usaha tetap, dapat dikenakan pajak kepada bentuk usaha tetap tersebut untuk mencegah adanya alasan, bahwa kegiatan-kegiatan tertentu tidak termasuk kegiatan- kegiatan bentuk usaha tetap, padahal Pajak Penghasilan atas kegiatan-kegiatan itu seharusnya menjadi tanggung jawab bentuk usaha tetap itu. Undang-undang ini tidak bermaksud untuk mengenakan pajak atas bentuk usaha tetap, apabila diperoleh penghasilan oleh induk perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan bentuk usaha tetap itu, sedangkan atas penghasilan itu telah dilakukan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 26. Biaya-biaya untuk mendapatkan, mempertahankan dan menagih penghasilan induk perusahaan tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada bentuk usaha tetap di Indonesia. Termasuk dalam biaya usaha (biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) sehari-hari adalah biaya pembelian bahan baku, bahan penolong dan pembungkus, sewa dan royalti, biaya perjalanan untuk melakukan pekerjaan, pajak-pajak tidak langsung misalnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pemerintah pun mencatat setiap tahunnya pertumbuhan industri ekonomi digital mengalami peningkatan 40% dan selama pandemi kenaikan pembelian melalui e-commerce mengalami kenaikan penjualan sebanyak 26% per bulan yang setara Rp 36 triliun. Inilah yang membuat World Market Monitor memprediksi pada 2025 ekonomi digital akan menyumbang 9,5% PDB Indonesia. Hal tak mustahil mengingat pemerintah juga berfokus untuk menggerakkan sektor industri UMKM terjun ke ranah ekonomi digital. Namun, perkembangan ekonomi digital yang tidak cuma terjadi di Indonesia juga berimplikasi lahirnya konsensus internasional terkait pajak digital. Pajak ekonomi digital secara internasional sampai saat ini belum menemukan titik temu, padahal pajak ini sangat dibutuhkan mengingat harus ditetapkan single tax international system agar setiap negara menyepakati pajak minimum dan juga adanya kepastian penghitungan pajak produk digital bagi para pengusaha. Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) menjadi katalisator untuk memformulasikan sistem perpajakan ekonomi digital internasional. Supaya berbagai negara mampu mencapai konsensus dalam penetapan pajak minimum, kepastian pajak digital, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan perusahaan maupun perusahaan dengan perusahaan terkait pajak digital yang akan diberlakukan.

Tags: