Pajak Penghasilan Pasal 22

1. PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP).PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemu-ngutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. 5. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir6) disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. Pemungut Pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi tidak akan mengeluarkan aturan baru untuk pengenaan pajak terhadap Google Asia Pacific Pte Ltd. Menurutnya, pengenaan pajak terhadap Google akan sama dengan perusahaan yang lain, tak ada keistimewaan. Hal ini menjawab rekomendasi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menginginkan regulasi baru untuk pajak khusus perusahaan dengan jenis Over The Top (OTT), seperti Google. Ken menyatakan, Google tetap harus menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) selaku badan yang telah mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Sementara untuk mekanisme final, menurut Ken bisa diaplikasikan dalam mekanisme pembayaran pajak. Sehingga tidak perlu lagi untuk menerbitkan aturan baru. Ken menambahkan, proses pemeriksaan terhadap Google masih berlanjut sampai dengan sekarang. Pertemuan dengan pihak Google sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Apa itu ‘News Bargaining Code’, Penyebab Facebook Batasi Konten Berita di Australia? 8 Chat Pembeli yang Bikin Penjual Olshop ‘Gemas Pengin Nampol’, Kocak Abis! Pria Ini Protes Tiap Hari, Isinya Kocak-kocak! Pria Ini Protes Tiap Hari, Isinya Kocak-kocak! Copyright @ 2021 detikcom.

12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. 5. Peserta kegiatan lainnya. Apa itu Dasar Pengenaan Pajak (DPP)? Adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Apa saja DPP bagi para wajib pajak PPh 21? Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Itulah peraturan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21. Setelah ini akan dibahas tarif PPh 21 yang penting untuk dicermati agar tidak bingung jikalau Anda membayar pajak.

Maraknya kasus manipulasi pajak di Indonesia, saya harap instansi terkait pengawas pajak bekerja lebih keras untuk meminimalisir adanya kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Selain itu, KPK juga baiknya segera menuntaskan pengusutan kasus manipulasi pajak yang masih menggantung. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau disingkat FITRA. Selain ICW, Forum Pajak Berkeadilan dan BRSK ada satu lagi LSM yang juga peduli akan pengusutan kasus pajak BCA yakni FITRA. Lagi-lagi sama dengan tiga organisasi yang saya sudah paparkan diatas, tuntutannya sama yaitu agar KPK segera menuntaskan kasus ini. Koordinator FITRA, Ucok Sky Khadafi “KPK jangan hanya fokus pada Hadi. Tapi juga orang-orang BCA juga yang mendapatkan keuntungaan dari kasus penglempangan pajak ini, segera periksa oleh KPK,” Sudah sangat jelas bahwa memang ada yang salah dengan BCA. Menurut saya memang kurang kredibel apabila hanya melihat tuntutan-tuntutan tersebut berasal dari LSM yang notabene kurang dapat dipercaya. Bisa saja LSM tersebut merupakan kelompok bayaran yang mengatas namakan kepedulian sosial.

Tags: