Pajak Ekonomi Digital Atau Usaha Berbasis Teknologi Dan Internet

Tuntutan dari otoritas perpajakan Inggris Raya dan otoritas pajak Prancis terhadap penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh perusahaan Google di tahun 2016 silam merupakan pukulan bagi legal perpajakan pada perusahaan Google. Dugaan karena Google dianggap membayar pajak lebih kecil di negara tempat mereka meraup untung (negara-negara Eropa) sementara melaporkan penjualan di negara yang tarif perpajakannya lebih rendah (Irlandia). Penghindaran pajak seperti ini adalah sesuatu celah (loophole) penghindaran pajak yang legal dalam perpajakan internasional, dimana perusahaan berbasis teknologi dan internet seperti perusahaan Google memusatkan administrasinya dikantor yang notabene tarif PPh Badan yang lebih rendah dibandingkan di negara dimana mereka meraup keuntungan. Berkaca dari kasus tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan bisnis bagi perusahaan yang berbasis teknologi dan internet atau sering disebut dengan istilah bisnis ekonomi digital berkembang dengan begitu cepatnya, lalu bagaimana kah institusi Direktorat Jenderal Pajak mengantisipasi potensi perpajakan yang adalah dalam ekonomi digital ini? Tahun 2013, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan ekonomi digital sebagai hasil dari proses transformasi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi.

Jangan khawatir, kamu bisa tetap di rumah saja sembari menunaikan kewajibanmu kok. Caranya dengan memanfaatkan layanan pengecekana dan pembayaran pajak mobil online. Virus Corona memaksa semua orang untuk berdiam di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar. Penyesuaian mulai dilakukan mulai dengan adanya sistem Work From Home dan Belajar di Rumah bagi siswa. Belanja, transaksi perbankan dan berbagai hal lainnya juga terpaksa dilakukan secara online. Begitu pula dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika pajak motor atau pajak mobilmu sudah jatuh tempo maka segeralah melunasinya. Jika tidak ada ada denda yang terpaksa kamu bayar dan tentu saja akan menjadi pengeluaran tambahan nanti. Kini sudah tersedia sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online untuk memudahkan wajib pajak. Tinggal proses lewat smartphone milikmu dan kemudian melakukan pembayaran lewat ATM, bank transfer atau layanan lainnya. Dengan demikian, cara bayar pajak lebih mudah dan kamu bisa tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19. Membayar pajak kendaraan baik mobil maupun motor adalah kewajiban setiap warga negara.

Jika Anda tidak dapat menunjukan STNK, atau ada tapi sudah mati pajak maka polisi berhak melakukan tilang dan menyita sementara motor Anda. Jika seuai hukum pidana, Anda akan mendapat hukuman kurung maksimal 2 bulan atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Kini hadir beberapa aplikasi yang di buat kemudian dikembangkan sejumlah pemerintah daerah. Aplikasi ini digunakan untuk meng-cek status pajak kendaraan di seluruh wilayah indonesia. Tentu saja ini bisa jadi alternatif sebelum berniat bayar pajak motor online. Sebab, Anda bisa tahu nominal yang harus dibayarkan nantinya. Dengan menyediakan informasi status pajak di daerah atau provinsi tertentu, seperti Jawa Tenga, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat di unduh secara gratis di Play Store atau App Store tanpa memakan banyak penyimpanan internal ponsel. Sehingga aplikasi ini dapat digunakannya secara berkala untuk mengetahui status pajak kendaraan bermotor kalian. Beberapa aplikasi tersebut seperti Cek Pajak Kendaraan, Sambara, Samsat Online, Cek Ranmor & Pajak DKI, Cek Pajak Motor Mobil. Bisa juga melalui situs resmi E-Samsat Daerah tempat anda tinggal.

Wajib Pajak yang diperiksa. Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi tersebut.. Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan).

Perlu juga dikembangkan payment online system (POS) seperti yang selama ini sudah berjalan, kerjasama dengan Kas daerah, BPN, PPAT Notaris, Kantor lelang. Pada tahap persiapan juga dibutuhkan penguatan sosialisasi peralihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut: Internal Pemda (lurah, camat, petugas pemungut, RT/RW dan petugas lainnya), DPRD Propinsi, bank-bank penerima pembayaran, instansi terkait seperti BPN, Notaris PPAT, Kantor lelang, asosiasi properti, asosiasi Notaris, developer properti, pemuka masyarakat, dan masyarakat umum. Persiapan aparatur pajak yang tak kalah penting adalah mentransformasi budaya kerja dan memperbaiki integritas pegawai pajak daerah agar mampu menghadapi tantangan ke depan. Pengembangan kompetensi praktisi perpajakan hendaknya tidak berhenti pada pengadaan atau pembelian perangkat teknologi informasi. Sudah saatnya institusi perpajakan daerah memperbaiki integritas dan mengubah budaya kerja secara mendasar. Persiapan aparatur pajak daerah harus mampu menggali potensi pajak daerah yang masih tersembunyi. Mereka harus mampu mengidentifikasikan berbagai bentuk ekonomi bawah tanah serta mencegah timbulnya berbagai modus pengemplangan pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa integritas pegawai pajak daerah masih memprihatinkan.

Tags: