MAKALAH SEJARAH HUKUM PAJAK

Orang miskin membayar sedikit atau tidak bayar pajak sama sekali. Raja Charles I mengenakan pajak atas pelanggar kejahatan. Selama masa pemerintahannya timbul masalah dengan Parlemen yang menyebabkan perpecahan pada tahun 1629 M. Sumbernya perpecahan itu adalah pembagian antara hak pemajakan oleh Raja dan hak pemajakan oleh Parlemen. Di kemudian hari Raja Writ menyatakan bahwa individu harus dipajaki sesuai dengan status dan kekayaannya. Dari sinilah berkembang ide pajak progresif atas mereka yang sanggup membayar pajak. Pajak-pajak lain yang penting selama periode ini adalah Pajak Tanah dan Pajak Properti lain. Untuk membiayai angkatan darat yang dipimpin oleh Oliver Cromwell, Parlemen mengenakan pajak atas komoditi utama seperti gandum, daging, dan lain-lain pada tahun 1643 M. Pajak-pajak yang dikenakan oleh Parlemen menghasilkan lebih banyak pemasukan daripada pajak yang dikenakan oleh Charles I, khususnya pajak yang ditarik dari rakyat miskin. Pajak Properti yang dikenakan bersifat sangat regresif. Kenaikan pajak atas kaum miskin menimbulkan huru hara di wilayah Smithfields pada tahun 1647 M. Huru hara ini timbul karena pajak-pajak baru membuat rakyat kecil tidak mampu membeli gandum.

Tanpa pajak, sendi-sendi kehidupan tersebut akan lemah tak berdaya. Begitulah vitalnya peran pajak untuk memacu perekonomian negara, karena setiap sen pajak yang disetor rakyat akan dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Anda bayar pajak, negara dapat uang. Uang yang terkumpul, digunakan untuk membangun infrastruktur, sekolah gratis, mengentaskan kemiskinan, dan kegiatan produktif lain. Tapi kalau banyak yang menunggak pajak, negara tidak mampu membiayai kebutuhan tersebut. Ujung-ujungnya, pemerintah terpaksa berutang untuk menambal defisit akibat besar pasak daripada tiang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jangan main-main! Bagi para penunggak pajak di wilayah DKI Jakarta, ada sanksi menanti dalam penjara dan denda. Dalam hal ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pemda) atau pemerintah provinsi (pemprov). Baca Juga: Yeay, Penunggak Pajak di DKI dapat Diskon 25% – 50%! Bingung cari asuransi mobil terbaik dan termurah? Beli Asuransi Mobil Terbaik Sekarang! Kalau punya kendaraan mobil atau motor, Anda wajib menyetor pajak kendaraan bemotor setiap tahun.

Besaran pajak kendaraan dan tenggat waktu pembayaran sebenarnya sudah tertera dengan jelas di STNK kendaraan. Meski demikian, tetap saja banyak kasus telat bayar pajak motor dan kemudian menghasilkan denda yang harus dibayarkan. Besaran denda maupun pajak kendaraan yang harus kamu bayar sendiri berbeda-beda. Nominalnya tergantung dengan jenis kendaraan dan tahun kepemilikan kendaraan tersebut. Sedangkan rumus perhitungannya sendiri sama. Biasanya, pajak motor dibayarkan setiap satu tahun sekali. Besarannya juga bervariasi, tergantung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobotnya. Para pemilik motor pun wajib membayar pajak setiap tahunnya untuk melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kesibukan sehari-hari membuat para pemilik motor kerap lupa dengan kewajibannya membayar pajak. Hal ini tentunya sangat merugikan pemilik motor, karena mereka harus membayar pajak selama satu tahun dan ditambah dengan jumlah denda yang dibebankan. Apalagi kini regulasi yang ditetapkan menyebutkan jika keterlembatan pembayaran pajak bahkan hanya 2 hari setelah tenggat waktu tetap akan dikenakan denda. Karena itulah, sebaiknya kamu menyegerakan membayar pajak sebelum terlambat. Kini kesibukan bukan lagi alasan untuk tidak membayar pajak.

Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung bersama, pembukaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tidak hanya sebagai pembangunan daerah, pajak daerah juga berfungsi sebagai sumber APBD. APBD adalah Anggaran Pendapatan Daerah yang mana aggaran tersebut digunakan untuk belanja dan menjalankan program kerja yang dimiliki oleh pemerintahan. Pajak daerah memiliki berbagai macam jenis serta contohnya. Untuk kategori daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua. Yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dari dua kategori tersebut dijabarkan lagi ke beberapa jenis. Berikut penjelasannya dari pajak provinsi! Jenis pajak pertama yang ada pada daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Waktu pembayaran pajak yakni pada muka serta dikenakan kembali dalam tempo waktu 12 bulan atau satu tahun lamanya. Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2010 tentang BBNKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah suatu pajak yang dikenakan atas penyerahan suatu hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dari kedua pihak atau pembuatan sepihak atau suatu komdisi terjadi dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan juga pemasukan kedalam badan usaha.

Tags: