Hitunglah PBB Untuk Masing-masing Tipe Hunian?

Jumat, 21/12/2018) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak yang ada di Indonesia. Menurut pengertiannya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan dimana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sementara itu, NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan untuk pembayaran PBB. Sejak tahun 2014, pemerintah pusat melalui Direktoral Jendral Pajak telah mengalihkan pembayaran PBB yang kini ditanggungjawabi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ataupun Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) yang berda di tiap daerah, namanya pun kini berubah menjadi PBB-P2. Di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan,Bappenda Asahan lah yang bertugas untuk mengumpulkan PBB dari tiap wajib pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sember penghasilan Negara. Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya balanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan. Nah, dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi. Tidak hanya itu pajak juga bermanfaat untuk subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup serta budaya, dana pemilu dan juga sebagai dana untuk mengembangkan alat transportasi umum. Maka dari itu, dengan rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa bahagia, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika ingin daerah kita semakin maju, maka wajib pajak tak boleh malas ataupun lalai dalam bayar pajak !

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang yang menjadi pengelolanya adalah Kementerian Keuangan yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Menurut Undang-Undang, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan naa dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penghasilan dapat berupa apa saja, misalnya gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabeanan. Subjek yang dikenakan PPN ini bisa saja orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah, selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila subjek pajak telah megonsumsi Barang Kena Pajak (BKP), selain dikenakan PPN, untuk barang-barang kenapa pajak yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM untuk mengurangi efek regresif PPN.

Sebagai wajib pajak, tentunya kita harus memenuhi kewajiban yang diamanatkan negara. Apalagi kalau bukan membayar pajak. Untuk urusan satu ini, kadang masih banyak yang melalaikannya. Dengan berbagai alasan. Ada yang karena tidak tahu cara melaporkan serta membayar pajak, ada pula yang memang sengaja tidak ingin membayar pajak. Padahal urusan pajak sudah diatur dalam undang-undang dengan dasar hukum yang mengikat. Bagi golongan yang pertama, mungkin mereka masih bingung. Bagaimana cara melaporkan pajak dari penghasilan mereka dan bagaimana cara membayar pajaknya? Terlebih bagi yang berwirausaha. Jika bekerja sebagai pegawai, tinggal terima beres karena ihwal pajak diurus perusahaan. Kegamangan orang yang tidak tahu prosedur perpajakan, menimbulkan persepsi bahwa membayar pajak itu ribet. Padahal kalau tahu caranya, semuanya gampang. Apalagi bayar pajak online lewat e-billing. Bayar pajak bisa dilakukan dengan praktis dan mudah. Bingung cari Kartu Kredit Terbaik? Bandingkan Produk Kartu Kredit Terbaik! E-billing merupakan sebuah sistem untuk membayar pajak secara online. Sistem ini dihadirkan untuk lebih memudahkan masyrakat dalam membayar pajak mereka karena dinilai lebih simpel dan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

PUJININGSIH, DWI (2018) PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel. Variabel yang diguanakan dalam enelitian ini yaitu Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini terdiri dari 3 Variabel Independen dan 1 Variabel Dependen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara Cross sectional, yaitu melibatkan suatu waktu tertentu dengan banyak sempel yang hanya dapat digunakan 1 kali dalam satu penelitian. Populasi dalam penelitian ini 59.271 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar da KPP Kebayoran baru Dua dari tahun 2008 sampai tahun 2017. Sedangkan untuk penentuan sampel menggunakan rumus slovin sehingga data yang diperoleh sebanyak 100 responden. Analisis data penelitian menggunakan program WarpPLS 3.0. Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitin ini menunjukan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh sgnifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut. Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) penentuan sumber dari penghasilan selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura. Ayat (5) Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-undang ini. Misalnya, dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 1996. Ayat (6) Cukup jelas Angka 20 Pasal 25 Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Tags: