Fokus Penelitian Ini Adalah Perhitungan

Selanjutnya, dalam paragraf 30 dijelaskan bahwa aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Kemudian, dalam paragaraf 31 dijelaskan juga bahwa aktiva dan kewajiban pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku. Dalam hal tersebut aktiva dan kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah dinyatakan berlaku. Paragraf 32 menjelaskan bahwa apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fiskal yang berbeda, maka aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal (rugi pajak) pada saat perbedaan temporer membalik (reverse). Sedangkan paragraf selanjutnya yaitu par. 33 mengatur bahwa aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. Pencegahan dilakukan berdasarkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Pejabat di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal cq. Perpanjangan dilakukan berdasarkan permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Kepala KPP/KPPBB di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal cq. Pencabutan dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Pejabat di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal Pajak. Apabila terdapat pembayaran oleh Wajib Pajak, maka segera dilakukan konfirmasi atas SSP lembar ke-3 yang diterima KPP kepada Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi atau Kantor Pos). Hasil konfirmasi tersebut langsung diinformasikan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Wajib Pajak/Penanggung Pajak (Keberatan/Peninjauan Kembali, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung). 3) Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan dan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. 2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak). 3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Kemudian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari lelang dapat dilaksanakan. Seketika dan Sekaligus diterbitkan jika ada indikasi tertentu sehingga Penanggung Pajak menghindari pembayaran utang pajak. Demikian juga upaya-upaya lain dilakukan untuk memaksa Penanggung Pajak seperti Pencegahan dan Penyanderaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah baik UU KUP dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak hanya mengatur mengenai dasar penagihan pajak maupun tindakan penagihan pajak. Namun, kedua undang-undang tersebut mengatur pula mengenai hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak apabila terdapat kesalahan dalam prosedur penagihan pajak dan mengatur pula mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila barang miliknya dilakukan penyitaan oleh Jurusita dengan mengajukan sanggahan ke Pengadilan Negeri. Dasar Penagihan Pajak Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut pay as you earn. Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaanya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan inilah sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi.

Tags: