Cara Cetak Ulang Kode Billing Pajak Yang Sudah Dibayar – OttoPay

Sekarang, bayar pajak motor atas nama perusahaan bisa dilakukan secara online. Berikut ini syarat dan panduan bayar pajak motor perusahaan secara online. Toppers merupakan karyawan yang berkewajiban mengurus seluruh kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk membayar pajak motor yang menjadi aset perusahaan? Jika iya, artikel kali ini akan membahas hal yang berkaitan dengan pekerjaanmu, Toppers. Yup, di artikel kali ini kita akan membahas cara membayar pajak motor milik perusahaan. Tidak seperti cara membayar pajak motor pada umumnya, tentu saja ada beberapa langkah dan persyaratan yang berbeda. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah syarat dan cara dalam membayar pajak motor tahunan atas nama perusahaan. Sebelum membahas cara membayar pajaknya, mari kita ulas terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak motor atas nama perusahaan. Beberapa syarat tersebut berbeda dengan pembayaran pajak motor milik pribadi, ya Toppers. 1. Asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2. asli dan fotokopi Buku Pemiliki Kendaraan Bermotor (BPKB). 3. Surat kuasa bermaterai dan dengan kop surat perusahaan yang ditandatangani pemberi kuasa, dan stempel sah dari perusahaan.

Selain itu, perbedaan versi SSE Pajak di atas juga tampak pada fitur-fitur yang digunakan. Di SSE1, cara daftarnya terbilang mudah. Kemudian kamu masukkan NPWP, Nama, dan alamat email. Berbeda dengan SSE2, cara daftarnya mensyaratkan EFIN. Electronic Filing Identification Number atau EFIN bisa kamu dapatkan dengan melakukan permohonan aktivasi EFIN di KPP terdekat buat WP Orang Pribadi dan KPP Terdaftar buat WP Badan. Namun, sejak 1 Januari 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menonaktifkan SSE Pajak 1 dan SSE Pajak 3. Jadi, semua pembayaran dan pelaporan setoran pajak dilakukan di SSE Pajak 2 atau DJP Online. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, pendaftaran akun SSE Pajak 2 alias DJP Online mensyaratkan adanya EFIN. Apa itu EFIN? Electronic Filing Identification Number atau EFIN adalah nomor identitas yang dibikin Direktorat Jenderal Pajak atau DJP buat Wajib Pajak agar bisa lakukan transaksi elektronik. Berikut ini syarat-syarat permohonan EFIN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Fotokopi KTP atau paspor dan KITAS/KITAP beserta aslinya.

Pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Kepala KPP. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Meminta review kepada Kantor Wilayah DJP terkait hasil pemeriksaan. Di mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika WP tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya jika belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka WP dapat mengajukan banding atau gugatan. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh WP dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA). Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

1. Ketentuan penggunaan pembayaran pajak motor online yang pertama yakni wajib pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data di server Samsat daerah provinsi tertentu. 2. Kendaraan tidak dalam status blokir atau blokir data kepemilikan. 3. Wajib pajak wajib memiliki nomor telepon aktif yang bisa dihubungi. 4. Wajib pajak harus memiliki nomor rekening tabungan maupun kartu ATM pada bank yang ditunjuk (setiap Samsat menunjuk bank berbeda-beda). Jika Anda tidak memiliki nomor rekening tabungan bank yang ditunjuk maka Anda dianggap tidak memenuhi ketentuan penggunaan pembayaran pajak motor online. 5. Kendaraan yang bisa didaftar ulang yaitu kendaraan yang NIK/Nomor KTP pemiliknya sama dengan yang terdaftar di server Samsat dan di rekening pada bank yang ditunjuk. 7. Tak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK 5 tahun. 9. Ketentuan penggunaan pembayaran pajak motor online yang terakhir yakni wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan/badan sosial. Ketentuan penggunaan pembayaran pajak motor online di atas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak jika akan membayar via online.

Tags: