Berapa Pajak Tahunan Motor Listrik Roda Tiga – Kabaroto

11. Berkas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Berkas Objek PBB P3 adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dalam bentuk kertas maupun media elektronik dan bentuk lainnya. 12. Informasi Perpajakan adalah dokumen perpajakan dan/atau data perpajakan yang telah diolah dan tersimpan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi vertikalnya. 13. Induk Berkas adalah Berkas Wajib Pajak yang berisi dokumen-dokumen tentang Wajib Pajak, jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, dan laporan penelitian, pemeriksaan atau penyidikan serta informasi lainnya. 14. Anak Berkas adalah Berkas Wajib Pajak per jenis pajak dan per Tahun Pajak termasuk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan dokumen penerimaan lainnya, Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Keputusan Perubahan Angsuran, surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pendahuluan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Berkas Pemindahbukuan (Pbk), dan dokumen lainnya.

Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada. Pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah akan dijadikan slah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan dan sumber investasi. Peghasilan pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Apabila masyarakat pada umumnya malas membayar pajak, maka pembangunan dalam suatu Negara akan terhambat atau lambat dikarenakan dananya yang kurang. Melihat Negara maju yang berhasil khususnya dibidang pajak rasanya Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat pada umumnya. Melihat Negara yang berhasil menerapkan system teknologi yang tepat,cepat, dan efisien. Transparansi dalam system perpajakan memang sangat penting demi menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, perlu diadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat secara langsung. Kritik dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaan makalah dikemudian hari Demikian pembahasan mengenai penulisan kesimpulan dan saran dalam pembuatan makalah. Moh.Zain dan Kustandi Arinti, 1990, Pembaharuan perpajakan nasional, citra Aditya Bakti. Santoso Broto Diharjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Revisi, Erosco.

Plt Kepala Bapenda DKI Jakarta, Edi Sumantri, mengatakan, kebijakan ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah wabah virus corona. Yang pertama, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi perpajakan. Sanksi yang dimaksud adalah keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Penghapusan sanksi administrasi ini berlaku 3 April 2020 – 29 Mei 2020 dan diberikan secara otomatis oleh sistem untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Dengan demikian, para wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini. Kedua, tidak ada kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020. Selain itu, dilakukan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan insentif pajak yang ketiga adalah pengurangan pokok pajak daerah, khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. Menurut Edi, pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB). Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui layanan perbankan dan melalui tempat pembayaran lainnya yang telah bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan pajak online DKI Jakarta atau melalui Samsat Online Nasional (Samolnas).

Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak.

Tags: