1 Maret, Beli Mobil Baru Gratis Pajak

Besaran atau jumlah pajak tersebut tercantum di sisi depan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sementara pada bagian belakang, tertera masa berlaku STNK selama 5 tahun (ganti pelat nomor). Artinya, sebelum tanggal jatuh tempo, STNK harus segera diperpanjang. Namun bila Anda tidak melunasi pajak kendaraan bermotor setiap tahun, otomatis STNK akan mati. Jika tidak bisa diperpanjang dan tidak berlaku lagi, Anda bisa kena tilang setiap saat. Ada razia, dibayangi was-was lantaran STNK mati. Bukan “surat cinta” lagi dari pak polisi, tapi bisa ditindak sanksi pidana penjara atau denda. Pidana penjara maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500 ribu. Pemberian sanksi pidana penjara atau denda cukup besar sudah tertulis jelas dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ngerinya lagi nih, penunggak pajak kendaraan bermotor, atau pajak daerah lain di DKI Jakarta, bakal disandera (gijzeling) dengan menjebloskan ke penjara selama 6 bulan. Pajak daerah lain ini meliputi, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Besarnya Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak tersebut adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri dan bersifat final. Dengan adanya P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra, maka dalam mengaplikasikan pengenaan pajak terhadap Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Asing sudah tentu harus melihat isi dari P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra tersebut terutama pada article General Definitions dan article Shipping and Air Transport karena tidak setiap P3B mengaplikasikan hak pemajakan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 634/KMK.04/1994, penghasilan neto dari Wajib Pajak Luar Negeri yang memiliki Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto, dan pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Luar Negeri tersebut adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Khusus untuk pajak lima tahunan ini, Anda harus ke kantor Samsat induk di daerah tempat tinggal Anda. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku. Bagaimana cara Bayar Pajak Kendaraan Online lewat HP android? Anda bisa membayarnya dengan sangat mudah dan cepat, yakni lewat aplikasi BebasBayar yang sangat praktis dan menguntungkan dalam membantu urusan pembayaran Pajak Kendaraan. Tidak hanya bisa membayar pajak online di Provinsi Banten saja, di Bebasbayar Anda juga bisa melakukan transaksi onine dengan beragam layanan transaksi yang lengkap di Indonesia. Melalui aplikasi BebasBayar versi Android/ iOS Anda bisa membayar Pajak kendaraan dimana saja dan kapan saja, tanpa harus pergi ke Samsat kota dan membuang waktu untuk antri berlama-lama membayar Pajak Anda. Menarik bukan? Hanya dari HP saja, Anda bisa membayar Pajak dengan lebih mudah. Cukup dengan memanfaatkan Android Anda, semua urusan yang ribet jadi terasa lebih praktis dan menghemat waktu. Melalui aplikasi BebasBayar, Anda bisa cek Pajak Kendaraan Banten dan bayar secara online, sehingga pembayaran Anda pun menjadi lebih praktis dan menghemat waktu.

SEBAGAI pihak yang diberikan mandat untuk menghimpun penerimaan negara melalui pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk melakukan transfromasi yang selaras dengan dinamika perekonomian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang sederhana menjadi salah satu wujud transformasi itu. Pasalnya, administrasi pajak yang sederhana dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh sekaligus mengurangi biaya pemungutan dan kepatuhan. Salah satu cara merealisasikan administrasi pajak yang sederhana adalah dengan memanfaatkan teknologi. Karena itu, DJP mengambil langkah tepat dengan melakukan transformasi digital, salah satunya dengan meluncurkan e-billing. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-billing? MERUJUK Pasal 1 ayat (3) Perdirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem billing DJP adalah sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Adapun yang dimaksud dengan kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.

Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas nama atau bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Lalu, mengapa PPh Pasal 21 ini penting buat diketahui? Siapa saja yang termasuk golongan Wajib Pajak PPh 21? Berapa besar tarif pajak yang dikenakan dan seperti apa perhitungannya? Mari kita cari tahu satu-persatu berikut ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah dasar hukum atas Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Undang-undang ini menjadi perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 1, UU No. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jangan coba-coba buat mengabaikan ketentuan dalam PPh Pasal 21! Sebab ada sanksi yang menanti pelanggar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan mengatur sanksi yang dikenakan bagi setiap pelanggar aturan perpajakan. Sanksi keterlambatan bayar atau setor pajak tahunan: 2 persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga dengan tanggal pembayaran.

Tags: