PEMERIKSA PAJAK: PEMERIKSAAN PAJAK

Kalaupun ada, kemudian Wajib Pajak mengatakan tidak ada, sebenarnya Pemeriksa Pajak tidak bisa membuktikan kebohongan Wajib Pajak. Bandingkan jika Pemeriksa Pajak ketempat usaha Wajib Pajak dan menemukan dokumen yang diperlukan! Alasan apa yang bisa digunakan Wajib Pajak? Masalah dokumen adalah masalah penting. Pemeriksa Pajak tidak boleh melakukan koreksi berdasarkan analisis. Bukan berarti Pemeriksa Pajak tidak melakukan analisis tetapi analisis yang digunakan untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dasar koreksi tetap dokumen dan dasar hukum. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 4 PER-23/PJ/2013). Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa.Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional (professional judgement) Pemeriksa Pajak. Lebih lanjut, silakan cek Pasal 4 PER-23/PJ/2013.

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya. Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. https://www.pajak.com Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Jika selama ini hanya membayarkan pajak rutin, maka anda akan sedikit kaget dengan proses bayar dan biaya pajak motor 5 tahunan. Hal ini karena memang prosesnya yang jauh berbeda dengan proses pembayaran rutin. Karena untuk pajak motor 5 tahunan ini akan ada beberapa proses yang berbeda misalnya adalah adanya proses pemeriksaan untuk fisik dari kendaraan, pergantian untuk STNK anda dan juga ada pergantian tanda nomor kendaraan bermotor anda atau TNKB dan biasa disebut dengan nama Plat Nomor. Bayar pajak motor 5 tahunan juga harus anda lakukan di Kantor Samsat langsung sesuai dengan kota yang tertera di alamat pemilik dari STNK. Karena sangat diharuskan dalam proses pengecekan fisik dari kendaraan anda dan akan ada penerbitan STNK baru anda, maka untuk membayar pajak motor 5 tahunan anda tidak bisa melakukannya di Samsat Drive Thru, Gerai Samsat ataupun bayar pajak motor online yang sudah disediakan. Ada beberapa persyaratan yang harus anda siapkan sebelum akan ke kantor samsat.

Menurut hukum perdata, seseorang dapat dikatakan mempunyai utang bila telah terjadi perikatan di antara para pihak: Perikatan tersebut bisa terjadi ,karena undang-undang,atau karena perjanjian. Perikatan yang timbul karena ,undang-undang dapat timbul karena undang-undang saja atau karena undang-undang dengan perbuatan manusia. Sedangkan menurut hukum pajak, utang pajak yang timbul karena undang,undang saja; berarti haruslah terlebih dahulu ada undang-undang yang imenjadi dasar hukum pemungutan pajak. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (tentang PPh), Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (tentangPPN dan PPnBM), Undang-undang,Nomor 12 Tahun 1994 (tentang PBB) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 (tentang BPHTBiBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), maka sejak saat itu timbul utang pajak,dari tiap subjek hukum pajak yang rnemenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Ayat(1): Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ayat (2): Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat ,(1), meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

Serupa dengan kasus Gayus Tambunan dengan sejumlah perusahaan terkait pengurusan permohonan keberatan pajak, kasus yang sama juga terulang di tubuh Bank BCA dengan Hadi Poernomo-nya, namun bedanya apabila kasus Gayus sudah tuntas, kasus penggelapan pajak yang menyeret PT. Bank BCA Tbk dalam daftar hitam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja belum mencapai kata final sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam. Peran Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak dengan dengan membuat Surat Keputusan (SK) yang melanggar prosedur terkait permohonan keberatan wajib pajak yang disampaikan oleh pihak Bank BCA. Hadi Poernomo selaku dirjen pajak diduga memanipulasi telaah direktorat PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. Setelah ditelaah oleh Direktorat PPH, permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA ditolak, namun oleh Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak mengintruksikan Direktur PPH yang semula menolak menjadi menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak yang dilayangkan pihak BCA sehari sebelum masa jatuh tempo pemberian keputusan final.

Tags: