Pajak Perusahaan 101: Kewajiban Pajak Apa Saja Yang Harus Dibayar Perusahaan?

Pajak­ merupakan retribusi wajib yang sifatnya memaksa dan harus dibayar perseorangan/badan/perusahaan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pajak punya peranan vital dalam mendukung kegiatan pembangunan pemerintah di segala sektor. Tak hanya negara, perusahaan dengan bentuk PT, CV, maupun firma sebagai Wajib Pajak (WP) juga turut merasakan manfaat dari regulasi ini. Selain meningkatkan kredibilitas perusahaan, pajak juga menjadi acuan kesehatan keuangan bisnis Anda. Lantas, pajak perusahaan apa saja sih yang wajib disetor dan dilaporkan pengusaha kepada negara? Perusahaan yang memiliki pegawai dikenai kewajiban PPh 21. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan (gaji, upah, bonus, honorarium, tunjangan, dll) menurut pekerjaan atau tugas yang diemban karyawan sebagai Wajib Pajak. PPh 21 dibayar setiap bulan. Perusahaan biasanya memungut pajak penghasilan 21 dengan cara memotongnya langsung dari gaji bulanan karyawan. Besar pajak tiap karyawan berbeda tergantung PKP-nya. Perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor barang mewah dikenai PPh Pasal 22. Perlu diingat bahwa PPh 22 hanya diberlakukan pada transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jadi ketentuannya juga lebih rumit dibandingkan PPh pasal lainnya.

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, penelitian, dan magang. 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21? Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2016 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP terbaru yang ditetapkan DJP. Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Rp 4.500.000 per tahun atau setara dengan Rp375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan). Rp 4.500.000 per tahun atau setara dengan Rp375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga. Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 tersebut, membuat cara penghitungan PPh 21 mengalami perubahan. Nova Andini adalah karyawati pada perusahaan PT XXX dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Nova merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Komunikasi & Informatika. https://www.pajak.com Nova menerima gaji Rp 6.000.000 per bulan. PT XXX mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 30.000 per bulan. Setelah mengetahui pajak penghasilan yang harus karyawan Anda bayar, sebagai pengusaha, Anda juga harus mulai menghitung berapa pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Untuk memudahkan dalam penghitungan pajak, Anda harus memiliki laporan keuangan secara tepat dan akurat. Harmony merupakan software akuntansi online yang dapat memudahkan Anda dalam menyediakan laporan keuangan secara akurat dan realtime. Dengan Harmony, Anda juga dapat lebih mudah melihat kondisi keuangan hingga memonitor stok barang serta aset perusahaan dan bukan hanya itu, Harmony juga dilengkapi oleh laporan keuangan lengkap, dari laporan arus kas, neraca, laba, rugi, laporan aset, stok barang, dan masih banyak lagi.

Kini, para wajib pajak dapat menikmati pengampunan pajak di Indonesia. Artinya, mereka yang mendapatkan pengampunan pajak akan mendapat penghapusan tunggakan pokok pajak, sanksi administrasi, atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan di masa lalu. Lalu, bagaimana prosedurnya agar bisa menikmati pengampunan pajak tersebut? Banyak calon pelamar kerja yang menginginkan perusahaan dengan gaji tinggi, nyaman, dan dapat menambah pengalaman mereka. Tapi, dari sekian banyaknya perusahaan, ternyata ada 10 perusahaan yang paling diminati calon pekerja. Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini. Aksi beli investor asing pada perdagangan saham hari ini juga mendorong laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,73 persen. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak boleh menerima Tunjangan Hari Raya/THR ataupun hadiah dari pihak lain.

Hal tersebut terjadi karena berbagai permasalahan yang cukup beragam, mulai dari masyarakat yang belum paham apa itu pajak, belum mengerti barang yang dikenakan pajak, hingga cara menghitung pajak. Dilansir dari klikpajak, barang kena pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 1. Barang yang berwujud: mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan lain-lain. 2. Barang yang tidak berwujud: hak paten, hak cipta, merk dagang dan lain-lain. 1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Misalnya minyak mentah, gas bumi, pasir, dll. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Hal ini dikarenakan apabila barang dikenakan PPN, akan menambah beban hidup masyarakat. Misalnya beras, jagung, garam, dll. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang dikonsumsi di tempat atau tidak, dan tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

Tags: